Pesisir Selatan | Suara mahasiswa kembali menggema dari Pesisir Selatan. Kali ini datang dari Iranto, putra daerah Pesisir Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pesisir Selatan (IMAPES) dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Adzkia. Ia dengan lantang mengecam aktivitas mobil pengangkut Crude Palm Oil (CPO) milik PT Incasi Raya yang masih melintasi jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Lunang.
Menurut Iranto, jalan kabupaten di Lunang tidak dirancang untuk kendaraan berat. “Jalan itu bukan untuk mobil bermuatan puluhan ton. Ini jelas merusak infrastruktur dan menyengsarakan warga yang setiap hari melintas,” ujarnya, Kamis (6/11).
Ia menambahkan, kondisi jalan yang rusak akibat lalu lintas kendaraan CPO telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi serius bagi masyarakat. Aktivitas warga terganggu, ekonomi lokal terhambat, bahkan angka kecelakaan meningkat.
“Kami dengan tegas mengutuk tindakan PT Incasi Raya yang menggunakan jalan kabupaten sebagai jalur angkutan CPO. Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi bentuk ketidakpedulian sosial terhadap masyarakat,” tegas Iranto.
Sebagai representasi mahasiswa Pesisir Selatan, IMAPES merasa terpanggil untuk bersuara karena persoalan ini menyangkut keadilan dan kesejahteraan masyarakat kecil. Ia menilai, pemerintah daerah harus berani mengambil langkah konkret, bukan sekadar memberi teguran tanpa tindakan.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk bersikap tegas. Jangan biarkan perusahaan besar menginjak aturan dan mengorbankan masyarakat demi kepentingan bisnis,” ujarnya lagi.
Menurutnya, jika situasi ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin dirugikan. Jalan yang semestinya menjadi sarana pembangunan kini berubah menjadi beban. Ia berharap aparat dan pemangku kepentingan segera turun tangan untuk menghentikan aktivitas tersebut.
Selain menyuarakan kritik, IMAPES juga berkomitmen mengawal persoalan ini hingga ada solusi nyata. Mereka bahkan siap menggalang dukungan dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi daerah agar aspirasi masyarakat Lunang benar-benar diperhatikan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang keadilan bagi rakyat Lunang yang selama ini diam-diam jadi korban,” pungkas Iranto.
Aksi dan pernyataan tegas mahasiswa ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil dan generasi muda Pesisir Selatan mulai mengambil peran dalam mengawasi praktik korporasi yang berpotensi merugikan daerah mereka sendiri.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini menyoroti sikap kritis mahasiswa terhadap aktivitas perusahaan di daerah yang dinilai merugikan masyarakat. Redaksi mendorong semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan terkait, untuk duduk bersama mencari solusi berkeadilan.
TIM RMO
